Advokat | Artikel | Fidusia | Hukum Perdata | Hukum Perusahaan | Konsultasi Tatap Muka | Non Litigasi | Pejabat Pembuat Akta Tanah | Pembuatan Berkas Sidang | Perdata

Hukum Menjaminkan Aset Pribadi untuk Kepentingan PT

Oleh: Assyifa Umaiya Umar Menjaminkan aset pribadi untuk kepentingan Perseroan Terbatas (PT) adalah praktik yang diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan detail mengenai hukum yang berlaku: Dasar Hukum dan Regulasi 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) – Mengatur dasar-dasar perjanjian, termasuk perjanjian jaminan. – Pasal-pasal yang relevan mencakup Pasal 1131…

Advokat | Artikel | Hukum Perdata | Hukum Perusahaan | Konsultasi Tatap Muka | Non Litigasi | opini | Pembuatan Berkas Sidang | Perjanjian | Pidana | Saham | Sengketa merek | Uncategorized

Aspek Hukum dalam Merger dan Akuisisi (M&A)

Oleh: Veronica Anggie Sekarsari, SH A. Merger Merger merupakan tindakan restrukturisasi guna menata kembali untuk membangun struktur serta tatanan perusahaan. Dasar Hukum Merger : Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 109 angka 1 Undang-undang Cipta Kerja, yang pada dasarnya menyimpulkan merger merupakan suatu penggabungan sebagai perbuatan hukum penggabungan satu perseroan atau banyak perseroan terhadap perseroan…

Advokat | Artikel | Hukum Perdata | Hukum Perusahaan | Konsultasi Tatap Muka | Litigasi | Non Litigasi | opini | Pembuatan Berkas Sidang | Perdata | Pidana | Saham | Uncategorized

Bagaimana Cara Melawan Dilusi Saham sebagai Pemegang Saham Minoritas yang Tidak Memiliki Jabatan Strukturan dalam PT?

Dilusi saham adalah kondisi di mana persentase kepemilikan saham seorang pemegang saham dalam sebuah perusahaan berkurang, biasanya akibat penerbitan saham baru. Bagi pemegang saham minoritas yang tidak memiliki jabatan dalam struktural organisasi perusahaan perusahaan (PT), dilusi saham dapat menjadi ancaman signifikan terhadap kontrol dan nilai investasinya. Untuk melindungi hak dan kepentingan mereka, pemegang saham minoritas…

Advokat | Artikel | Hukum dan Teknologi | Hukum Perdata | Hukum Perusahaan | Konsultasi Tatap Muka | Non Litigasi | opini | Perdata

Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Teknologi Blockchain dalam Bisnis di Indonesia

Oleh: Veronica Anggie Sekarsari, S.H. Regulasi Istilah Blockchain seringkali dikenal sebagai platform penyelenggara keuangan digital, tepatnya dalam sistem cryptocurrency atau mata uang crypto. Namun hingga dewasa ini teknologi terus berkembang hingga muncul pula Smart Contract dan inovasi-inovasi lain. Keunikan pada sistem blockchain tersebut yang menjadikannya teknologi tercanggih pada saat ini, yang dapat dipercaya untuk memudahkan…

Advokat | Artikel | Hukum dan Teknologi | Hukum Internasiona | Hukum Perdata | Hukum Perusahaan | Konsultasi Tatap Muka | Litigasi | Non Litigasi | opini | Pendampingan Laporan Polisi | Perdata | Pidana

Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Oleh: Shidqi Prambudi Peran hukum dalam mengatur kehidupan manusia sangatlah vital. Hukum menata hampir semua aspek aktivitas manusia melalui penormaan perilaku. Semakin luasnya cakupan hukum dalam kehidupan masyarakat, semakin penting pula untuk mempertimbangkan efektivitas penerapannya. Kemajuan teknologi informasi telah mengantarkan manusia ke era baru, di mana hampir semua aspek kehidupan mengalami transformasi. Di balik peluang…

Advokat | Artikel | Hukum Perdata | Hukum Perusahaan | ketenagakerjaan | Konsultasi Tatap Muka | Non Litigasi | Pembuatan Berkas Sidang | Perdata

Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon

Undang-undang mendefinisikan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/ buruh dan pengusaha. Ada 2 jenis PHK yang bisa dilakukan, yaitu PHK secara sukarela dan PHK dengan tidak sukarela. Yang dimaksud PHK secara sukarela adalah PHK yang terjadi tanpa paksaan dan tekanan, seperti…

Advokat | Artikel | Hukum Perdata | Hukum Perusahaan | Konsultasi Tatap Muka | kuasa menjual | Non Litigasi | Pembuatan Akta Notariil | Pembuatan Berkas Sidang | Perdata | Uncategorized

PERJANJIAN TANPA METERAI? SAH KAH?

Oleh: Ihza Haydar Putra, SH Dalam kegiatan bisnis, tidak jarang kita kesulitan dalam membuktikan adanya janji yang pernah kita buat dengan rekan bisnis, teman ataupun sanak saudara. Untuk mengatasi hal tersebut maka sebaiknya kita membuat suatu perjanjian dalam bentuk hitam diatas putih (tertulis). Dalam praktik sehari-hari kita sering melihat orang menempel meterai dalam sebuah perjanjian….

Advokat | Artikel | BPN | Hukum Perdata | Hukum Perusahaan | kewenangan PPAT | Konsultasi Tatap Muka | Non Litigasi | Pejabat Pembuat Akta Tanah | Peralihan Hak Tanah | Perdata | Perjanjian | Uncategorized

Pendaftaran APHT Perorangan Elektronik melalui PPAT

Dalam artikel sebelumnya sudah dijelaskan mengenai peralihan hak atas tanah yang timbul dari Perjanjian Utang Piutang harus diikat dengan Hak Tanggungan dan didaftarkan hingga memiliki Sertifikat Hak Tanggungan. Dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, PPAT merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah serta akta-akta lainnya yang bentuk aktanya sudah ditetapkan. Akta PPAT…

Advokat | Artikel | Hukum Perdata | Hukum Perusahaan | Non Litigasi | Pendampingan Laporan Polisi | Perceraian | Perdata | Perjanjian | Perjanjian | Perjanjian kawin | Pidana | Uncategorized

Perselingkuhan Suami/Isteri Apakah dapat Dijerat Pidana?

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan perkawinan, dua orang yang berlainan jenis diikat secara lahir, batin, dan hukum dalam suatu ikatan. Ikatan lahir terkait dengan hubungan biologis, ikatan badaniah. Artinya,…

Advokat | Hukum Perdata | Hukum Perusahaan | Pendampingan Laporan Polisi | Perdata | Perjanjian | Perjanjian | Perjanjian kawin | Pidana

Memberikan Keterangan Palsu di bawah Sumpah Apakah dapat dijerat pidana?

Apakah keterangan palsu di bawah sumpah itu dapat diproses? dan seandainya saksi merasa bahwa keterangan yang diberikan adalah benar atau merasa tidak palsu, apakah saksi tetap bisa diproses sebagai tersangka dan dijerat pasal kesaksian palsu? Yuk Mari kita ulas sebagai berikut… Keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan merupakan salah satu alat bukti yang sah…